Menstruasi merupakan fenomena biologis yang dialami oleh mayoritas perempuan di seluruh dunia, namun pemenuhan kebutuhan sanitasi selama siklus bulanan ini masih menjadi tantangan ekonomi yang signifikan, terutama bagi keluarga prasejahtera. Di Indonesia, produk menstruasi seperti pembalut dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini telah memicu perdebatan panjang mengenai keadilan fiskal, kesehatan reproduksi, dan bagaimana perspektif syariat memandang pembebanan pajak pada kebutuhan primer perempuan yang tidak terelakkan.
Dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini, produk sanitasi menstruasi belum masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Akibatnya, setiap pembelian pembalut oleh konsumen menyertakan komponen pajak yang berkontribusi pada harga akhir produk. Bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, akumulasi biaya ini bukan sekadar angka administratif, melainkan beban yang dapat mengganggu alokasi anggaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok lainnya seperti pangan.
Fenomena Period Poverty dan Realitas Kesehatan Masyarakat
Isu ini bersinggungan langsung dengan fenomena yang dikenal secara global sebagai "period poverty" atau kemiskinan menstruasi. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana perempuan tidak memiliki akses yang memadai terhadap produk sanitasi, fasilitas kebersihan, maupun edukasi mengenai manajemen kesehatan menstruasi. Data dari berbagai studi kesehatan masyarakat, termasuk riset yang dipublikasikan dalam jurnal BMC Women’s Health, menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pembalut berdampak langsung pada kebersihan diri, kesehatan reproduksi, partisipasi pendidikan, hingga produktivitas kerja perempuan.
Di banyak wilayah, kemiskinan menstruasi memaksa perempuan menggunakan alternatif yang tidak higienis, seperti kain bekas atau tisu toilet, yang jika dibiarkan dalam jangka panjang dapat memicu risiko infeksi saluran reproduksi dan masalah kesehatan kulit. Oleh karena itu, keterjangkauan produk menstruasi seharusnya tidak lagi dipandang sebagai persoalan konsumsi rumah tangga yang bersifat pilihan, melainkan kebutuhan esensial yang menyangkut hak atas kesehatan.
Kronologi Kebijakan dan Tekanan Publik
Diskusi mengenai penghapusan pajak pembalut bukanlah wacana baru. Selama satu dekade terakhir, para aktivis perempuan dan organisasi masyarakat sipil telah berulang kali mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pengenaan PPN pada produk kebersihan perempuan. Pada tahun 2022, ketika pemerintah merilis regulasi baru terkait PPN, harapan akan adanya insentif bagi produk sanitasi sempat mengemuka. Namun, regulasi tersebut tetap mempertahankan pembalut sebagai objek pajak, memicu kekecewaan di kalangan pegiat hak-hak perempuan yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap realitas biologis perempuan.

Secara global, tren "menstrual equity" telah mendorong banyak negara untuk menghapus pajak produk menstruasi. Skotlandia, misalnya, telah melangkah lebih jauh dengan menyediakan produk menstruasi secara gratis di fasilitas publik. Langkah ini didasarkan pada argumen bahwa menstruasi bukan merupakan pilihan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan warganya tetap sehat dan bermartabat selama siklus tersebut.
Pajak dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Dalam kacamata fiqh siyasah (politik hukum Islam), pajak dipandang sebagai instrumen negara untuk mengelola keuangan publik guna mencapai kemaslahatan rakyat (al-mashlahah al-‘ammah). Kebijakan fiskal dalam Islam tidak semata-mata diukur dari berapa besar pendapatan yang masuk ke kas negara, melainkan sejauh mana distribusi beban tersebut adil dan tidak memberatkan kelompok yang paling rentan.
Jalaluddin as-Suyuthi, dalam karya monumentalnya Al-Asybah wa an-Nazha’ir, merumuskan kaidah hukum yang fundamental: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan." Kaidah ini menegaskan bahwa setiap regulasi, termasuk kebijakan perpajakan, wajib diuji dari sisi manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila kebijakan yang sah secara administratif justru menimbulkan kerugian atau beban yang tidak proporsional bagi warga negara, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali demi tercapainya keadilan sosial.
Selain itu, pemikir hukum Islam Abdul Wahab Khalaf menekankan dalam kitabnya Al-Siyasah Al-Syar’iyah bahwa dalam memungut pendapatan negara, pemerintah harus menjamin adanya keadilan dan persamaan. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dibebani di luar kemampuannya, terutama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak. Mengacu pada prinsip ini, pungutan pajak pada produk yang bersifat rutin dan esensial seperti pembalut menjadi relevan untuk dipertanyakan dari sisi proporsionalitasnya.
Fatwa Ulama: Menolak Pajak yang Memberatkan
Diskusi mengenai keadilan pajak juga telah dibahas secara mendalam oleh organisasi keagamaan di Indonesia. Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2012, para ulama menegaskan bahwa memungut pajak dari rakyat miskin adalah tindakan yang tidak dibenarkan (haram). Selain itu, pungutan yang berlebihan dan memberatkan rakyat diwajibkan untuk dikurangi atau diturunkan nilainya.
Landasan ini diperkuat dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, yang menegaskan bahwa pungutan oleh penguasa yang dilakukan di bawah paksaan atau tanpa kerelaan hati masyarakat—terutama untuk hal-hal yang memberatkan kehidupan sehari-hari—dapat dikategorikan sebagai tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Meskipun niat penguasa adalah untuk kemaslahatan umum, hal tersebut tidak secara otomatis melegitimasi pemungutan pajak yang dirasa menindas bagi kelompok rentan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan juga memberikan kerangka etis yang kuat. MUI menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memakmurkan rakyat, dan pajak hanya boleh dipungut dengan mempertimbangkan kemampuan finansial serta prinsip keadilan. Fatwa tersebut menekankan bahwa barang-barang yang menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) seharusnya tidak dibebani pajak secara berulang. Meskipun pembalut tidak secara spesifik tercantum dalam daftar sembako, prinsip perlindungan terhadap kebutuhan primer masyarakat harus menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam menentukan objek pajak.
Implikasi Kebijakan dan Langkah ke Depan
Implikasi dari pengenaan pajak pada produk menstruasi adalah marginalisasi ekonomi bagi perempuan berpenghasilan rendah. Secara sosiologis, kebijakan ini menciptakan hambatan akses yang tidak setara. Jika pemerintah terus mempertahankan kebijakan ini tanpa subsidi atau pembebasan pajak, maka kesenjangan akses terhadap kesehatan reproduksi akan terus melebar.
Secara faktual, evaluasi kebijakan perpajakan yang mencakup produk sanitasi akan membawa dampak positif yang luas, antara lain:
- Peningkatan Kesehatan Reproduksi: Mengurangi risiko infeksi akibat penggunaan bahan pengganti pembalut yang tidak higienis.
- Efisiensi Ekonomi Rumah Tangga: Meringankan beban biaya bulanan bagi keluarga kurang mampu.
- Peningkatan Partisipasi Perempuan: Memastikan anak perempuan dan perempuan dewasa tidak terhambat aktivitasnya (sekolah maupun bekerja) karena ketiadaan akses produk sanitasi.
Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam mengenai dampak fiskal jika PPN pembalut dihapuskan, dibandingkan dengan dampak sosial dan kesehatan jangka panjang yang dapat diselamatkan. Transparansi dalam pengelolaan pajak serta keberpihakan pada kelompok rentan harus menjadi kompas utama dalam merumuskan kebijakan fiskal.
Sebagai simpulan, menstruasi adalah proses biologis yang bersifat universal dan tidak dapat dihindari oleh perempuan. Menjaga kebersihan diri saat menstruasi bukan merupakan tindakan konsumtif atau kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan dan martabat diri. Dalam kerangka syariat yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan, kebijakan fiskal negara harus mencerminkan perlindungan terhadap kebutuhan esensial ini. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembebasan pajak bagi produk menstruasi sebagai bentuk nyata dari keberpihakan negara terhadap kesejahteraan reproduksi perempuan di Indonesia. Langkah ini bukan hanya tentang menghilangkan pungutan, melainkan tentang mengakui bahwa akses terhadap kesehatan adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh instrumen negara.
